Beranda»Berita Utama»Anggota KIP Aceh Selatan di pecat DKPP?

Anggota KIP Aceh Selatan di pecat DKPP?

H SAKY ~ BISNIS ACEH
Selasa, 26 Februari 2013 16:36 WIB

IlustrasiFOTO : IstimewaIlustrasi

BANDA ACEH - Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) dikabarkan telah mengeluarkan surat keputusan pemecatan terhadap anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Selatan yang patut diduga menyalahi kode etik dalam penyelenggaraan Pemilukada dikabupaten penghasil pala tersebut.

Sumber-sumber Bisnis Aceh menyebutkan dari hasil persidangan yang dilakukan oleh DKPP, didapati fakta dan temuan bahwa anggota KIP tersebut telah menyalahi dan melanggar aturan dan ketentuan dalam penyelenggaraan Pemilukada.

Namun hal ini dibantah oleh Wakil Ketua KIP Aceh, Ilham Saputra. "Belum, informasi itu tidak benar, setau saya saat ini masih sidang," katanya kepada Bisnis Aceh, hari ini, Selasa.

Ia menegaskan, DKPP dari kemarin hingga besok masih terus melakukan sidang terkait dengan laporan salah satu bakal calon atas dugaan pelanggaran kode etik. "Yang saya dapat informasinya besok juga sidangnya masih berlanjut," ujarnya.

Ia juga menambahkan, DKPP tidak mungkin gegabah dalam mengambil tindakan pemecatan terhadap anggota KIP Aceh Selatan. "Gak segegabah itulah DKPP," tukasnya.

Hal senada disampaikan oleh, Zainal Abidin komisioner KIP Aceh bidang hukum. Ia menandaskan, persoalan sengketa Pilkada Aceh selatan yang bermuara pada laporan kandidat pasangan T Zulkarnaini dan Irwan Yuni terhadap anggota KIP Aceh Selatan saat ini masih disidang oleh DKPP. "Yah kita tunggu saja prosesnya," tandasnya.


Praktisi hukum yang juga merupakan pengacara T Zulkarnaini dan Irwan Yunni, kepada Bisnis Aceh beberapa waktu yang lalu mengatakan bahwa, SK 35 tahun 2012 yang dikeluarkan KIP Aceh Selatan tetang Penetapan pasangan calon yang memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan tahun 2013-2018 cacat hukum, yang menjadi dasar laporan pihaknya ke DKPP.

Ia menjelaskan, dalam UU Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu pada pasal 33 disebutkan bahwa Rapat Pleno KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 4 orang komisioner, dan sementara Keputusan rapat pleno KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota sah apabila ditandatangani sekurang-kurangnya 3 orang komisioner.

"Nah SK 35 2012 tentang penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan bupati dan wakil bupati yang dikeluarkan KIP hanya ditandatangani oleh 2 orang komisioner, karena salah seorang komisioner lainnya telah mencabut pernyataanya pada SK tersebut melaui pernyataan diatas materai," katanya.

Sehingga, tambahnya, jika bicara aturan, maka SK 35 itu tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan penyelenggaran pemilu di Indonesia.

"Karena pihan penggugat dalam hal ini pasangan Zulkarnaini dan Irwan Yuni merasa dirugikan atas SK 35 tersebut, dan mekanisme mencari keadilan adalah dengan menempuh jalur hukum, dan hal ini dibenarkan dalam UU, karenanya keduanya melayangkan surat gugatan ke PTUN Banda Aceh atas objek sengketa yakni SK 35 tahun 2012," jelasnya.

Ia melanjutkan, proses persidangan di PTUN Banda Aceh, akhirnya majelis hakim mengeluakan putusan sela, dengan amar putusan nomor 20/G/2012/PTUN-BNA yang berbunyi yakni, mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan oleh para penggugat; dan memerintahkan tergugat, yakni KIP Aceh Selatan untuk menunda/menangguhkan pelaksanaan keputusan KIP Aceh Selatan Nomor 35 tahun 2012 tanggal 09 Desember 2012 tentang penetapan pasangan calon yang memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan.

"Amar putusan sela ini sudah sangat jelas, artinya sebelum keputusan final yang bersifat mengikat, maka Pengadilan meminta kepada KIP menunda dulu SK tersebut," ujarnya.

Menurutnya, putusan sela PTUN ini guna mengatur dan menjelaskan bahwa pelaksanaan Pilkada di Aceh Selatan berkekuatan dan berkapstian hukum, agar tidak menimbulkan sengketa hukum dikemudian hari. "Bahwa kemudian sebagai akibat dari ditangguhkannya SK 35 2012 tersebut mengakibatkan waktu pencoblosan Pilkada di Aceh Selatan terpaksa tertunda, maka hal itu adalah konsekuensi hukum yang harus dipatuhi semua pihak, agar Pilkada Aceh Selatan memiliki kekutan hukum tetap dalam pelaksanaannya," tuturnya.

Lanjutnya, atas dasar putusan sela PTUN dan ketentuan UU yang mengatur penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, maka kita melaporkan pihak-pihak terkait ke DKPP karena menyangkut adanya fakta pelanggaraan kode etik yang dilakukan oleh anggota KIP. "Inilah yang jadi dasar kita melaporkan anggota KIP Aceh Selatan ke DKPP," pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, Bisnis Aceh belum berhasil melakukan kontak dengan anggota KIP Aceh Selatan, saat dihubungi beberapa nomor anggota KIP Aceh Selatan aktif, namun tidak di angkat.



Redaksi:
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: Marketing (0823 6230 8352)


Komentar Anda

Terbaru di Berita Utama

Close